IPW Minta Polisi Segera Jemput HR Selesaikan Perkara Tertunda

474 views

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar Polri dapat memproses kasus-kasus hukum Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) HR yang tersendat di Indonesia selama ini.

Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane paling tidak polisi dapat segera melakukan pemeriksaan terhadap HR terhadap kasus-kasus lama yang belum jelas statusnya hingga saat ini.

“Sebagai warga negara yang baik, IPW berharap HR patuh hukum agar kasus yang membelitnya cepat selesai. HR harus paham, siapapun dia di depan hukum statusnya sama,” kata Neta saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (12/11).

“Dengan kembalinya HR ke Tanah Air, Polri harus segera menjemputnya untuk menjalani pemeriksaan,” tambahnya. Menurut dia, Polri pun juga harus memberikan kepastian hukum terhadap HR dalam kasus-kasus yang masih membelitnya.

Dalam hal ini, setidaknya IPW mencatat terdapat sembilan kasus yang membelit HR di Indonesia. Beberapa dari kasus itu, kata dia, memang ada yang sudah disetop alias diterbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3).

“Selebihnya, deretan pengaduan publik kepada kepolisian atas dugaan ujaran kebencian yg diduga dilakukan HR. Harus ada kepastian hukum terhadap kasus-kasus itu, apakah akan di SP3 atau diteruskan Polri,” kata Neta. “Dan Mabes Polri harus menjelaskannya kepada publik,” tambahnya.

Neta mengingatkan kalau HR memiliki hak untuk kembali ke Tanah Air. Namun, aparat juga tak bisa melupakan kalau HR masih mempunyai tunggakan sejumlah kasus-kasus yang belum rampung di Indonesia.

Sehingga, kata dia, HR pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan polisi segera menuntaskan perkara-perkara itu. “Agar kasus selesai, tuntas dan terang benderang,” ucap dia.

Setidaknya, ada dua kasus HR yang sudah diterbitkan SP3. Yakni, pengh***an terhadap Pancasila yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri pada Oktober 2016. HR sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Untuk kasus pengh****n Pancasila, Polda Jabar pada Mei 2018 mengkonfirmasi penghentian kasus tersebut. Kemudian, HR kasus dugaan penyebaran konten po***rafi di Polda Metro Jaya juga telah disetop.

Namun demikian, beberapa kasus HR yang belum jelas statusnya adalah saat ia memelesetkan ucapan salam bahasa sunda ‘sampu rasun’ menjadi ‘campur racun’. Terakhir, HR berstatus sebagai terlapor di Polda Jabar.

HR juga tercatat memiliki kasus di Polda Metro Jaya. Pertama laporan oleh Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Student Peace Institute ke Polda Metro Jaya tahun 2016 lalu.

Laporan itu terkait ceramah HR di Pondok Kelapa, Jakarta. Dalam ceramahnya itu, HR mengatakan, “Kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa?”.

Kemudian, di tahun 2017, Rizieq dilaporkan oleh sejumlah warga yang tergabung dalam Solidaritas Merah Putih. Laporan itu terkait dugaan penyebaran ujaran keb****an yang menyinggung suku, agama ras, antar kelompok (SARA) melalui media sosial.

Tags: #IPW